Ketua OKI Serukan Upaya Hadapi Kampanye Anti-Islam

Rabat (ANTARA News/IINA/OANA) - Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu menandaskan keinginan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya di semua tingkatan untuk menghadapi keagresifan kampanye dan serangan-serangan terhadap Islam, di samping lambang-lambangnya dan nilai-nilainya yang mulia.

Berbicara kepada para wartawan di sini kemarin di sela-sela Konferensi Menteri-menteri Penerangan Kedelapan dari 57 negara anggota OKI, yang dimulai Selasa, Prof. Ihsanoglu mengatakan, media di dalam dunia Islam telah melewati satu tahapan sensitif.

Ketua OKI menyerukan berbagai kalangan Muslim bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

Dia mengatakan, bahwa konferensi hari ini diselenggarakan dalam situasi yang sensitif di tingkat domestik OKI, yang menyaksikan peningkatan perbaikan Kantor Berita Islam Internasional (IINA) dan Organisasi Siaran Negara-negara Islam (ISBO).

Pertemuan Persiapan tingkat para Pejabat Senior yang berlangsung dua hari itu ditutup kemarin. Dalam pidato pembukaan Ahad, Wakil Menteri Bidang Media pada Kementerian Kebudayaan dan Informasi, Dr Abdullah Al Jasser, menyoroti usaha-usaha untuk mengatasi kendala tersebut yang dilakukan oleh negaranya, dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Ketujuh, yang dipimpin oleh keluarga Kerajaan, terutama berkaitan dengan tindakan terus-menerus untuk memodernisasi dan mengubah sistem informasi pada OKI.

Mewakili Marokko pada pertemuan itu, Sekjen Kementerian Penerangan Redouane Belardi menyambut baik partisipasi para delegasi.

Dia menandaskan pentingnya persidangan saat ini yang berlangsung di kota Rabat, yang telah menjadi tuan rumah pertemuan OKI secara terus-menerus sejak 1969.

Dia menjelaskan bahwa, pada persidangan sekarang ini, yang dilakukan beberapa hari setelah agresi Israel terhadap Jalur Gaza, merupakan tonggak dalam proses tindakan bersama negara-negara Islam.

Ahmed Laajimi, wakil Sekjen OKI, menggarisbawahi masalah-masalah penting yang rumit dalam Sidang Kedelapan ini, sejak hal itu dilaksanakan bersamaan dengan peringatan ke-14 pembentukan OKI.

Dia juga merujuk pada tema-tema luar yang dibahas dalam persidangan, dan mencatat dokumen-dokumen yang diajukan pada pertemuan, termasuk laporan Sekjen OKI, rancangan resolusi mengenai masalah-masalah informasi dan kode etik bagi media informasi di negara-negara anggota.

Masalah Palestina dan peluncuran Saluran Satelit Islam yang akan bertindak sebagai corong Dunia Muslim, juga menjadi masalah-masalah penting yang akan dibahas dalam sidang tingkat menteri selama dua hari itu.

Topik-topik lainnya dalam agenda pertemuan, termasuk usulan mengenai kode etik sebagai panduan bagi organisasi-organisasi media di negara-negara anggota OKI, dengan tujuan untuk melindungi negara, nilai-nilai dan kepentingannya, aktifitas informasi OKI dan sektor komunikasi, di samping restrukturisasi IINA yang berpusat di Jeddah dan Organisasi Layanan Siaran Negara-negara Islam.

Semua itu untuk meningkatkan Komite Tetap bidang Informasi dan Kebudayaan, yang juga berperan dan membantu Lembaga Solidaritas Digital Global.(*)

Baca selengkapnya......

Pembangunan Permukiman Israel di Tepi Barat Meningkat 60 Persen

Jerusalem, (ANTARA News) - Pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat melonjak 60 persen pada 2008, ungkap kelompok pengawas Peace Now, Rabu.

Sedikit-dikitnya 1.257 bangunan baru telah dibangun di beberapa permukiman selama 2008 sedangkan pada tahun sebelumnya dibangun 800 bangunan baru.

Pembangunan permukiman yang tidak disahkan oleh pemerintah naik 2,5 kali lipat dengan 261 bangunan baru didirikan pada 2008, sedangkan pada tahun sebelumnya adalah 98 bangunan baru, kata Peace Now.

"Perluasan terus terjadi -- pemukim tidak perlu menunggu Bibi (julukan untuk Benjamin Netanyahu, pemimpin oposisi sayap-kanan)," ungkap kelompok tersebut.

Pembangunan juga meningkat pesat di Jerusalem timur yang dicaplok Israel. Tender telah dikeluarkan untuk membangun 1.184 unit perumahan di Jerusalem timur pada 2008.

Selain itu, rencana untuk membangun 2.750 unit perumahan di Jerusalem timur telah mendapat persetujuan pada akhir 2008, dibanding dengan 391 unit pada 2007.

Permukiman Israel di wilayah Palestina merupakan salah satu masalah paling sulit di pusat konflik Israel-Palestina.

Laporan itu dipublikasikan ketika utusan baru AS George Mitchell tiba di kawasan tersebut untuk mendorong pembicaraan damai.(*)

Baca selengkapnya......

NATO Bunuh 97 Sipil Afghanistan Selama 2008

Brussels, (ANTARA News) - Pasukan internasional pimpinan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) telah membunuh hampir 100 warga sipil di Afghanistan selama tahun lalu.

Banyaknya korban sipil telah menurunkan dukungan rakyat kepada Presiden Hamid Karzai dan tentara asing yang mendukungnya.

Korban itu juga menimbulkan perselisihan antara Karzai dan sekutu Barat-nya setelah tujuh tahun lalu mereka menggulingkan pemerintah Taliban.

Pada masa lalu, NATO tidak memberikan perkiraan mengenai jumlah warga sipil yang terbunuh oleh Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF). Pasukan itu memiliki 55 ribu personel.

"Menurut penilaian militer kami ... pada 2008 ISAF- NATO bertanggungjawab atas kematian 97 warga sipil," kata jurubicara ISAF-NATOJames Appathurai .

Ia menuding Taliban dan gerilyawan lainnya membunuh 973 warga sipil -- 10 kali lipat jumlah warga yang dibunuh ISAF-NATO.

Suatu badan hak asasi manusia telah mengeluarkan jumlah (kematian) itu berdasarkan pada perkiraan PBB yang mengatakan bahwa hampir 700 warga sipil telah tewas dalam operasi oleh pasukan pemerintah tahun itu hingga Oktober. Di samping NATO, pasukan di Afghanistan mencakup pasukan pimpinan-AS khususnya yang bertanggungjawab pada operasi anti-terorisme.

NATO mengatakan bulan ini mereka telah memperketat aturan pertempurannya di Afghanistan untuk mengurangi korban sipil, dan mengatakan hal itu penting sekali untuk mempertahankan dukungan masyarakat pada kehadiran pasukan internasional.

Aturan baru itu menekankan perlunya penggunaan pasukan secara proporsional dan bagi pasukan Afghanistan untuk memimpin dalam pencarian rumah dan tempat agama warga Afghanistan kalau bahaya nyata telah diidentifikasi.

Pada Minggu, ribuan warga Afghanistan memprotes terhadap Karzai dan AS karena laporan mengenai kematian warga sipil baru yang ditimbulkan oleh tentara pimpinan-AS dalam serangan terhadap gerilyawan Taliban di provinsi Laghman di Afghanistan timur.

Karzai, yang acap kali mendesak tentara asing untuk mengkoordinasikan operasi dengan pemerintahnya, pekan lalu menegaskan kematian warga sipil sebagai sumber penting ketidakstabilan di Afghanistan.

NATO membalas dengan mengatakan bahwa sumber ketidakstabilan adalah Taliban disusul kepemimpinan yang lemah dan korupsi.(*)

Baca selengkapnya......

Australia Nyatakan Israel Mutlak Dihormati

Brisbane, (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith menyebut banyak korban sipil dalam sengketa Gaza sebagai "tragedi besar", namun Canberra tetap mendukung keberadaan Israel sebagai negara bangsa, yang "mutlak dihormati".

"Sikap pemerintah Australia tentang masalah Gaza tetap sama sejak hari pertama, yakni kami percaya bahwa hak Israel untuk hidup dalam damai sebagai negara-bangsa harus dihormati," katanya dalam wawancara dengan stasiun TV ABC2 pada Selasa.

Namun, terkait dengan masalah korban perang di pihak sipil, Australia merasa perlu memastikan bahwa semua negara bangsa dan organisasi menghormati hukum humaniter dan hak warga sipil.

"Kami minta semua pihak terlibat melakukan apa pun, yang mereka bisa, untuk menghindari jatuh korban sipil," katanya.

"Sayang, kami menyaksikan sangat banyak korban di pihak sipil dan itu adalah tragedi besar. Oleh karena itu, kami menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai sepuluh juta dolar Australia pada tahun ini," kata Smith.

Pemerintah Australia, tambah Smith, meminta Israel dan Hamas menghormati Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1860 supaya tercapai gencatan senjata dalam waktu relatif panjang dan bantuan kemanusiaan masuk.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan sampai ke tangan rakyat Gaza," katanya.

Pada hari sama, Smith mengumumkan bantuan darurat tambahan senilai lima juta dolar Australia untuk rakyat Palestina. Itu adalah tekad bantuan kedua pemerintah Australia setelah bantuan lima juta dolar, yang disampaikan Wakil Perdana Menteri Julia Gillard pada 1 Januari.

Dalam setahun terakhir, pemerintah Australia melipatgandakan bantuannya kepada rakyat Palestina hingga mencapai hampir 50 juta dolar Australia.

Hanya, dalam menyikapi gempuran tentara Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza baru-baru ini, pemerintah Australia secara taat asas membela Israel dan menyalahkan Hamas.

Perdana Menteri Kevin Rudd menganggap Hamas kelompok teroris dan yang menyebabkan sengketa, sedangkan serbuan tentara Israel tiada lain adalah "hak bela diri".

Sengketa bersenjata Israel-Hamas kembali terjadi setelah pejuang Hamas melancarkan serangan roket dan mortir ke wilayah Israel selatan menyusul akhir gencatan senjata enam bulan pada 19 Desember 2008.

Israel membalas serangan Hamas dengan membom Gaza lewat udara dan disusul dengan serangan darat secara membabi-buta. Dalam gempuran 22 hari sejak 27 Desember 2008 itu, jumlah korban di pihak Palestina mencapai sedikit-dikitnya 1.300 orang, termasuk 400 anak-anak.

Jumlah warga Palestina terluka mencapai 5.300 orang. Selain korban jiwa, ribuan rumah warga, gedung sekolah, rumahsakit dan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa juga hancur akibat serangan Israel itu, dengan nilai kerugian diperkirakan 476 juta dolar Amerika Serikat.

Sebaliknya, Israel mengaku jumlah korban tewas di pihaknya hanya 13 orang.(*)

Baca selengkapnya......

PBNU: Fatwa Golput Haram Tak Relevan

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua PBNU KH Masdar F Mas`udi menilai usul hukum haram bagi golongan putih (Golput) alias tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal yang tidak relevan.

"Juga terkesan terlalu menyederhanakan permasalahan," kata Masdar usai diskusi refleksi akhir tahun bertajuk "Wajah Sosial Keagamaan Indonesia 2008" di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, masyarakat memilih golput bukan karena ada atau tidak adanya hukum tentang sikap politik tersebut, melainkan karena pemilu belum mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

"Jadi, bagi masyarakat, memilih, ya, seperti itu, tidak memilih pun, ya, tetap akan seperti itu. Tidak ada perubahan. Itulah yang menjadikan orang golput," kata ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, jika banyak rakyat yang memilih golput karena alasan malas, maka sistem pemilu harus diperbaiki. Dengan demikian hukum haram golput pun tak perlu.

Namun, tambah Hasyim, jika golput tersebut dimaksudkan untuk meniadakan pemilu, maka hal itu bertentangan dengan hukum agama Islam. Sebab, pemilu merupakan upaya untuk menegakkan kekuasaan.

Wacana perlunya dibuat hukum haram golput bermula dari usul Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid agar dibuat fatwa bersama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU dan Muhammadiyah untuk mengharamkan golput.

Menurut dia, fatwa itu diperlukan karena saat ini banyak masyarakat yang apatis terhadap pemilu.(*)

Baca selengkapnya......